Masukan Buat Polri, Jaksa Agung dan KPK

Kamis, 05 September 2013 - 10:38
SEDIH rasanya, membaca berita bahwa dana pendidikan menjadi favorit untuk dikorupsi, sebagaimana laporan hasil penelitian ICW (Indonesia Corruption Watch). Menurut ICW,  sesuai hasil penelitiannya, selama 10 tahun terakhir tercatat ada 479 tersangka, meyebabkan kerugian negara Rp619 miliar. Dinas Pendidikan dianggap sebagai institusi terkorup dengan 151 praktik korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp356,5 miliar. Sudah abaikah orang-orang di jajaran kependidikan terhadap ajaran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara? Sangat mungkin. Ajaran ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani (di depan memberi keteladanan, di tengah membangun ide dan karya, dari belakang memberi dukungan kekuatan) sepertinya sudah mereka ganti menjadi ing ngarsa ngusung bandha, ing madya mangan arta, tutwuri melu hanadhahi (di depan mengusung harta, di tengah memakan duit, di belakang ikut menadahi). Korupsi di sektor pendidikan ini tak saja merusak citra, tapi juga merugikan masyarakat yang menjadi sasaran utama segala program pendidikan. Bukankah anggaran pendidikan yang terus ditingkatkan itu ditujukan untuk program-program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia? Ada program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan beasiswa untuk meningkatkan akses maupun kualitas pendidikan, ada program DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, selain program-program lain. Kalau dananya dikorupsi, bagaimana mau meningkatkan kualitas pendidikan? Tidak sulit, sebenarnya, untuk mendeteksi praktik koruptif itu, mengingat biasanya terjadi pada pendanaan pembangunan gedung, pengadaan sarana prasarana, pengadaan buku, pembayaran uang operasional, pembayaran gaji guru honorer. Pada titik-titik itulah pihak inspektorat maupun BPK dan BPKP harus ketat melakukan pengawasan. Kita juga pernah membaca ketidakseriusan penanganan korupsi di lingkungan pendidikan ini. Sebut, misalnya, sekarang ini ada 30 kasus korupsi di sektor pendidikan ditangani Mabes Polri, Polda, maupun Polres di seluruh Indonesia. Tetapi, kasus-kasus tersebut belum jelas penyelesaiannya hingga saat ini, apakah sudah dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Diperoleh berita, instansi tertentu mengalami hambatan dalam penghitungan kerugian negara dalam kasus-kasus tersebut. Kalau ini yang terjadi, bukankah bisa dilakukan kerjasama dengan instansi lain? Sebut, misalnya, dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Penanganan secara serius kasus korupsi di lembaga pendidikan mutlak dilakukan, mengingat kita telah menempatkan lembaga pendidikan sebagai solusi permasalahan bangsa.  Pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter anak bangsa hendaknya menjadi solusi atas kegalauan kita melihat realitas kehidupan yang terindikasi mengalami degradasi moral, termasuk mental korup yang kian membudaya di tengah masyarakat. Percuma saja KPK dan Kemdikbud bekerjasama menerapkan pendidikan karakter antikorupsi melalui kurikulum pendidikan, jika para pemangku kepentingan di lembaga itu berlaku korup. Jangan-jangan ide adanya pendidikan karakter antikorupsi itu hanya semacam “gincu” belaka, hanya berupa teori, jauh dari pengamalan nyata. Mendikbud M Nuh tidak ada pilihan lain harus segera bertindak tegas, tak hanya berwacana. Kalau tidak mampu, sebaiknya mundur dari jabatan menteri. Atau perlu dimundurkan oleh Presiden? Nah, temuan dari ICW ini merupakan masukan bagi pihak Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk terus mengusutnya.*

Latest Comments

  • {{comment.name}} {{comment.created_at}}

    {{ comment.comment }}

Belum ada komentar.

Rekomendasi



Ads