Diterima Presiden, Pendemo RUU Agraria Sebut Jokowi Kaget Lalu Langsung Telepon Menteri Siti Nurbaya

Selasa, 24 September 2019 - 16:45
JAKARTA - Beberapa perwakilan pengunjuk rasa yang beraksi memeringati Hari Tani Nasional (HTN) 2019 diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Salah satu yang ditekankan perwakilan peserta demo kepada Jokowi adalah masalah Rancangan Undang-undang Agraria. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, memaparkan hasil pertemuan dengan Jokowi terkait beberapa tuntutan petani. Menurutnya, Jokowi sama sekali tidak mengetahui lahan pemerintah yang dijanjikan akan dibagikan kepada rakyat, khususnya petani, melalui reformasi agraria belum terealisasi satu meter pun. Dalam reformasi agraria yang masuk dalam Nawa Cita Jokowi lima tahun silam, kata Dewi, setidaknya dijanjikan seluas 9 juta hentare lahan akan didistribusikan untuk petani agar bisa dikelola. Namun, selama ini Jokowi hanya membagikan sertifikat tanah biasa kepada rakyat. "Kita sampaikan (kepada Jokowi) reformasi agraria itu macet. Janji itu macet. Hasilnya adalah nol hektare yang sampai ke masyarakat, tidak ada. Beliau tadi kaget masih nol hektare padalah sudah lima tahun berjalan," kata Dewi di Taman Pandang, Depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, usai bertemu Jokowi, Selasa (24/9/2019). Untuk memastikan pernyataan dirinya, lanjut Dewi, Presiden Jokowi yang didampingi Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko langsung menghubungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. "Via telepon langsung. '(Jokowi bertanya) Betul nggak kata petani 4.1 juta hektare dari 9 juta selama lima tahun cuma nol hektar. Beneran kosong?'. Dari respon-respon Pak Jokowi beliau kaget dan benar itu kan baru SK SK saja yang diurus," kata Dewi menirukan ucapan Jokowi ketika menelfon Siti Nurbaya. Dalam kesempatan itu, Dewi juga meminta agar reforma agraria tidak lagi dipegang oleh kementerian melainkan dibawah kendali langsung presiden. Pasalnya sejak ditandatangani oleh Jokowi dan dipimpin oleh Menko Perekonomian tidak berjalan. "Terbukti bahwa Menko Perekonomian tidak bisa secara efektif mengkoordinirkan kementrian-kementerian terkait. Apakah itu Menteri Agraria Tata Ruang, Kehutanan, Menteri Desa dan seterusnya. Nah kami tadi mengusulkan badan pelaksana reforma agraria itu harus langsung dipimpin oleh presiden nggak bisa lagi sama selevel menteri," tegas Dewi. Atas usulan pihaknya tersebut, Dewi menyebut Jokowi menyetujui bahwa masalah reformasi agraria akan dikendalikan langsung oleh Presiden. "Pak Jokowi setuju. 'Bahwa ini memang harus saya yang ambil alih'," tandas Dewi. (yendhi/yp)

Latest Comments

  • {{comment.name}} {{comment.created_at}}

    {{ comment.comment }}

Belum ada komentar.

Rekomendasi



Ads