Pemprov DKI Ajukan Anggaran Rp46,84 triliun untuk 9 Prioritas Pembangunan

Kamis, 24 Oktober 2019 - 06:12
JAKARTA – DPRD DKI Jakarta membahas rancangan APBD tahun 2020.  Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran  Rp95,9 triliun yang  Rp46,84 triliun diantaranya untuk membiayai 9 program prioritas di bawah koordinasi 5 Komisi di DPRD. H.Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, mengatakan pihaknya akan meneliti dengan cermat tiap mata anggaran yang diajukan itu. Program yang dinilai tidak bermanfaat akan dicoret. "Kita akan teliti secermat mungkin. Yang dinilai tidak bermanfaat akan kita coret,"kata Prasetio yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD usai rapat bersama eksekutif, Rabu (23/10/2019). Menurut Prasetio, sedapat mungkin pembahasan tuntas sebelum November berakhir. "Kita juga ingin pembangunan tidak terhambat," katanya. Dijelaskan,  setidaknya ada sembilan proritas pembangunan yang diusulkan. Seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar Rp46,84 triliun. Rinciannya, kegiatan di Komisi A bidang Pemerintahan sebesar Rp5,52 triliun, Komisi B bidang Perekonomian Rp4,11 triliun, Komisi C bidang Keuangan sebesar Rp699 miliar, Komisi D bidang Pembangunan sebesar Rp17,79 triliun, dan Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp18,70 triliun. “Kegiatan yang di masing-masing Komisi itu seperti rehab total gedung sekolah, penatalaksanaan jaminan kesehatan, dan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman,” ujarnya. Selain itu, untuk pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau hutan kota, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non PNS di sekolah negeri, pengadaan lahan Dinas Bina Marga, pengadaan lahan Dinas Sumber Daya Air, pembangunan jalan dan trotoar beserta kelengkapannya, dan pengadaan lahan untuk pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase II. Sekdaprov DKI Jakarta Saefullah Ketua Tim Anggaran Pemprov, mengatakan seluruh program yang diajukan sudah disaring melalui musyawarah pembangunan berjenjang mulai tingkat RW hingga tingkat Pemprov DKI Jakarta. "Pengajuan anggaran untuk tahun 2020 sudah melalui penyaringan ketat mulai tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan, wali kota hingga propinsi," katanya. Saefullah mengatakan pihaknya siap membahas anggaran tersebut bersama dewan. "Kita akan bahas bersama," katanya.(john/tri)

Latest Comments

  • {{comment.name}} {{comment.created_at}}

    {{ comment.comment }}

Belum ada komentar.

Rekomendasi



Ads